Tanggung jawab utama dalam program pembangunan Kota Yogyakarta adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik & material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual & komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu & masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak & mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yg dialami oleh masyarakat yg ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yg dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik & afektif serta sumber daya lainnya yg bersifat fisik & atau material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Dan keberdayaan masyarakat yg ditandai adanya kemandirian dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukanlah “kekuasaan”. Istilah yang paling tepat adalah “energize” atau “memberi energi”. Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan dalam hal ini masyarakat mampu untuk bergerak secara mandiri.

Keberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yg difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yg lemah & tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumber daya produktif atau masyarakat rentan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga & mengoptimalkan sumberdaya yg dimilikinya.

Bagi masyarakat menerima peran & posisi yg demikian ideal di bidang kepemerintahan dan pembangunan bukanlah pekerjaan sederhana. Posisi sebagai mitra yang berimbang hanya dapat terwujud dengan melalui proses pembenahan di segala aspek, termasuk konsekuensi untuk memberdayakan masyarakat sipil. Maka langkah yg harus dilakukan adalah melakukan pemberdayaan yg tepat kepada masyarakat & meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penyelenggaraan pembangunan.

Mengingat perbedaan latar belakang sosial, budaya, politik dan lingkungan di setiap wilayah, maka dalam mengadopsi teori pemberdayaan tidak dapat diterapkan secara mutlak. Kesadaran tentang perbedaan karakteristik masing-masing memberikan signal bahwa dalam adopsi konsep pemberdayaan berbasis wilayah hendaknya tidak sekedar mentransformasikan dari satu konteks ke konteks yang lain, tetapi harus disertai seleksi yaitu mempertimbangkan perbedaan yang ada disertai penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan yg dilakukan di Kemantren Mergangsan adalah meliputi pengembangan (enabling), memperkuat potensi/daya (empowering), & terciptanya kemandirian masyarakat. Ketiga hal tersebut mendasari program kegiatan pemberdayaan masyarakat di seluruh sektor Kemantren Mergangsan. Tentu saja paradigma perencanaan, pengelolaan skala prioritas & program pemberdayaan masyarakat yang dirancang dengan optimalisasi partisipasi masyarakatnya berbeda dari satu substansi dengan yang lainnya.

Kelompok Tani sebagai kelembagaan yang dibentuk melalui identifikasi potensi wilayah & sebagai perwujudan urban farming serta sebagai pemenuhan ketahanan pangan, sedang kami kembangkan sebagai subyek pengembangan kampung wisata dengan mensinergikan program Gandeng Gendong. Salah satu konsep pengembangan ekonomi kreatif berbasis kampung agro yg dioptimalkan adalah dengan melakukan penggerakan Kebun Wisata Edukasi Agro di seluruh kebun & lorong sayur Mergangsan.