Saat ini sektor pariwisata ditargetkan menjadi ujung tombak pergerakan ekonomi rakyat. Hal tersebut dikarenakan sub-sektor pariwisata paling siap dari segi fasilitas, sarana dan prasarana dibandingkan sektor usaha lainnya. Akhirnya anggapan tersebut direalisasikan dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah Community Based Tourism Development (CBT) atau pawisata berbasis kerakyatan. Indikator penilaian potensi pariwisatanya yaitu fasilitas penunjang wisata, pemberdayaan, partisipasi, akses informasi, dan pemanfaatan wisata.
Kemantren Mergangsan melalui PPL dan PSM telah melakukan pengkajian tentang keterlibatan masyarakat RW 07 Surokarsan Kelurahan Wirogunan, dengan model pengembangan kampung wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal. Kampung Surokarsan merupakan kawasan yang berpotensi dan memiliki daya tarik tersendiri sebagai objek wisata. Dengan potensi geografis di sekitaran bantaran sungai Code, fasilitas aksesibilitas yang cukup mudah, infrastruktur yang memadai, dan kemauan juga kemampuan masyarakatnya yang greget menjadikan kekuatan tersendiri untuk digarap menjadi kawasan ekowisata pertanian terpadu. Pengelolaan dan atau pemanfaatan potensi wisata di kampung ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung daya tarik wisata yang unik/khas, oleh karena itu perlu dilakukan penataan, pendampingan dan sinergi berbagai stakeholder.
Kamis 8 April 2021, bertempat di rumah salah satu pengurus poktan Suro Tandhur, dengan dihadiri Lurah wirogunan, Mantri Pamong Praja Mergangsan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, pejabat Dinas Pertanian & Pangan Kota Yogyakarta, pejabat Bappeda Kota Yogyakarta, LPMK Kelurahan Wirogunan, PPL dan PSM Kemantren Mergangsan dan pengurus Poktan, melakukan FGD dalam rangka menyamakan persepsi, sinergi dan integrasi untuk mewujudkan konsep yang sudah dibuat. Adapun konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu
1. Layak Secara Ekonomi
Artinya, prinsip pembangunan harus memberikan nilai manfaat ekonomi yang berarti bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Berwawasan Lingkungan
Menekankan proses pembangunan yang tanggap dan memperhatikan upaya-upaya pelestarian lingkungan, baik alam maupun budaya. Pembangunan pariwisata juga harus seminimal mungkin menekan dampak negatif yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
3. Dapat diterima secara sosial
Menekankan bahwa proses pembangunan pariwisata harus dapat diterima secara sosial, di mana upaya-upaya pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan nilai-nilai/norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat.

Ibu Tining selaku panitia dalam paparannya menyampaikan potensi-potensi yang ada, dan juga tahapan rintisan yang telah dilakukan. Harapannya OPD dan lembaga yang diundang dapat menangkap peluang sinergi yang mampu diintregasikan dalam perwujudan Ekowisata Pertanian Terpadu Suro Tandhur yang tentu saja akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
Setelah paparan, para hadirin juga diajak berkeliling melihat secara langsung potensi-potensi yang menunjang pembangunan Ekowisata Pertanian Terpadu Suro Tandhur. Mulai dari lorong sayur, budidaya magot, lele cendol, pengawetan cacing, breeding ikan hias dan budidaya serta pembibitan alpukat.

Dalam sambutannya Ibu Mantri Pamong Praja menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan masyarakat Surokarsan ini akan memudahkan cara pendampingan dari berbagai OPD ataupun lembaga lain. "Kalo dari masyarakat yang menginisiasi, didasari dengan tingkat kesadaran yang tinggi, kemauan dan juga kemampuan yang ada, memudahkan kami dalam pendampingannya dan biasanya akan everlasting atau berumur panjang. Arah kebijakannya lebih mudah ditentukan, jadi kami hanya tinggal memikirkan keberlanjutannya, bagaimana meningkatkan kapasitas SDMnya, perbaikan infrastrukturnya, pendampingan pemasarannya, membangun kemitraannya, dan juga bagaimana evaluasi dan inovasinya."