RENCANA KERJA PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN MERGANGSAN

TAHUN 2018

KOTA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

                                                                                                                                                                                                                                         Hal.

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 yang telah berjalan  dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan SKPD berperan penting dalam setiap kinerja suatu SKPD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Mergangsan   dimulai dari usulan  setiap Seksi dan juga dari Sekretariat serta 3 (tiga) kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Mergangsan (PPTK), kemudian menganalisis gambaran pelayanan SKPD Kecamatan Mergangsan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan SKPD tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan perubahan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang baik kelurahan maupun kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD menggunakan adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal  dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2018 serta lebih optimal kemanfaatannya bagi warga masyarakat.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana. 

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah bagi pembangunan wilayah tahun 2018. Selain itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sedangkan tujuan dari perubahan Rencana Kerja adalah:

1. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS P tahun 2018 dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2018
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2018
4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2018 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2018.

C. Dasar Pertimbangan

Dasar pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:

1. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
   2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
   3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangn Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
   5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
   7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
   8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
   9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
   10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
   11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Pedoman Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
   12. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.
   13. Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor 903/09859 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
   14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
   15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta  Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.

Maka dari berbabagi dasar hukum tersebut disimpulkan bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD / Rencana Kerja SKPD tahun 2018 yang nantinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan APBD Tahun 2018.

D. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun 2018 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I      PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
   2. Maksud dan Tujuan
   3. Dasar Pertimbangan
   4. Sistematika Penulisan

BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKATDAERAH  

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017
2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018

BAB III    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD

A. Kegiatan Lanjutan tahun sebelumnya

B. Pergeseran dan Penghapusan Kegiatan

BAB IV   PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MERGANGSAN

1.  Evaluasi Renja SKPD Tahun 2017

Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Mergangsan tahun 2017 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mergangsan tahun 2017-2022 adalah : Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan. Sedangkan Indikator sasarannya adalah  Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan kecamatan merupakan rata-rata dari nilai perkembangan pembangunan kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan. Pada tahun 2017 diperoleh nilai sebagai berikut:

a. Juara I (satu) Kelurahan Wirogunan, jumlah nilai 405

b. Juara II (dua) Kelurahan Keparakan, jumlah nilai 377

c. Juara III (tiga) Kelurahan Brontokusuman, jumlah nilai 363

Jumlah rata-rata adalah 381,6.

Pencapaian target renstra sampai pada tahun 2017 berdasar indikator kinerja program dapat dilihat pada uraian berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja Program SKPD

Program            : Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan

   Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

Indikator          : 1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

                          2. Tingkat swadaya masyarakat

Formula           : 1. Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25

                          2. Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi

                              jumlah  kelurahan

Capaian             : 1. Tahun 2017         Target 70         Realisasi 80,6

                            2. Tahun 2017         Target 20%     Realisasi 29%

2. Evaluasi  pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 s.d. Triwulan II

Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Mergangsan Tahun 2018 s.d. triwulan II adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan pada awal tahun 2018 yaitu pada tri wulan I, oleh karena pengukuran kinerja terkait tingkat perkembangan pembangunan itu dilakukan satu kali dalam setahun.

Sedangkan capaian indikator kinerja tujuan sampai pada semester I tahun 2018  belum dapat dilakukan sesuai tabel berikut:

Selanjutnya untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan II tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: