Kecamatan Mergangsan

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mergangsan periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mergangsan untuk jangka menengah pada periode tersebut yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Mergangsan periode 2012-2016, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat masyarakat dan Kota Yogyakarta dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Walikota Yogyakarta terpilih, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Yogyakarta  2017-2022. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Kecamatan Mergangsan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Walikota Yogyakarta terpilih yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/review muatan Renstra ini berdasarkan peraturan atau prosedur yang berlaku.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

       Hal.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah  harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik.  Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerzner menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis (Strategic Planning ) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Pendapat lain diuraikan oleh Robert N. Anthony yaitu bahwa perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan  oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan.

Rencana Strategis  adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan  Kota Yogyakarta Tahun 2017  - 2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1. 2. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mergangsan yang memuat program dan kegiatan.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:

1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah  kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publlik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi  harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah / birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan pengunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Mergangsan dalam struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota, diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel.

Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter lingkungan. Kecamatan ini dilewati oleh Sungai Code sehingga memiliki potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

Peran Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki adalah pengendalian perijinan bangunan yang harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang. Sedangkan untuk kawasan yang memiliki kerawnan bencana tugas dan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Pola ruang yang ada di wilayah Kecamatan Mergangsan cukup fleksibel terhadap perubahan, namun perubahan tersebut bukan ke arah perubahan pola akan tetapi perubahan struktur ruang. Oleh karena itu perlu pencermatan terhadap perkembangan wilayah terbangun di wilayah Kecamatan Mergangsan agar pola ruang yang ada tetap terjaga dengan baik.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana

Tata Ruang Wilayah

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidfup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan akan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung  lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko  lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta.  Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merukapan  analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Program-program prioritas dari hasil KLHS-RPJMD harus menjadi perhatian dan program utama agar kepastian prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kawasan Kecamatan Mergangsan memiliki wilayah yang menjadi tujuan pariwisata dari Macanegara yaitu kawasan Prawirotaman. Kawasan yang memiliki potensi lainnya terkait dengan pariwisata adalah kawasan Bintaran dengan berbagai peninggalan bangunan cagar budaya. Kawasan lain di Kecamatan Mergangsan juga memiliki bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan berperan serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pembangunan di wilayah Kecamatan Mergangsan harus mendukung potensi kawasan wisata dan juga kawasan bangunan cagar budaya yang ada.

Dukungan terhadap kawasan wisata erat sekali dengan penciptaan kebersihan dan ketertiban lingkungan. Kebersihan dan ketertiban lingkungan menjadi citra Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Karena itu harus ada upaya untuk mewujudkan kebersihan dan ketertiban lingkungan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Dalam hal ini kebersihan dan ketertiban lingkungan dalam penggunaan trotoar. Fungsi utama trotoar adalah memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Oleh karena itu segala aktivitas yang menggunakan trotoar tidak boleh menghilangkan fungsi utama. Penataan PKL dan pembuangan sampah menjadi perhatian dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan lingkungan bersih dan sehat untuk mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata.

3.5.   Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah  dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP)  di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman dan dan Kelurahan Wirogunan. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari  tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam  Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014  di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Brontokusuman dan Kantor  Lurah Wirogunan.  Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan maasuk dimana menjadi ramah lansia dan difable di Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Wirogunan. Selain itu juga perbaikan tempat parkir bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Wirogunan. Perbaikan ruang pertemuan di Kantor Lurah Brontokusuman agar pertemuan warga masyarakat menjadi nyaman serta perbaikan kanopi untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Keparakan sampai tahun 2017 ini belum terwujud padahal sudah memiliki lokasi atau tanah hasil pengadaan tahun 2014. Demikian juga untuk Kelurahan Brontokusuman penyediaan lahan untuk pembangunan gedung kantor tahun 2017 sampai pada selesainya proses pengadaan sehingga   menunggu kebijakan pembangunan gedungnya.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan  partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah  kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Brontokusuman, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wirogunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keparakan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat  dan lain sebagainya.  Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya   pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender   mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi   kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mergangsan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta  kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik  harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program / Kegiatan  yang ditetapkan dalam rencana stratejik  Kecamatan  Mergangsan  Kota Yogyakarta meliputi.

1. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
      1. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
      2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
   2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.  Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
   2. 1.  Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD

1. 4. Program Peningkatan Pelayanan  dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
      1. Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mergangsan
      2. Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan
      3. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman
      4. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan
      5. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan
      6. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan
      7. Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Mergangsan

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel  6.1 sebagai berikut: