Kecamatan Mergangsan Informasi ada di sini
Jam Buka Pelayanan Senin-Kamis pukul 08.00 - 15.00 WIB. Jum'at pukul 08.00 - 11.30 WIB dan 13.00 - 14.00 WIB. Untuk informasi Potensi Wilayah dapat dibuka pada link http://simpony.unydevelopernetwork.com
Rencana Strategis

KATA PENGANTAR

 

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mergangsan periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mergangsan untuk jangka menengah pada periode tersebut yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Mergangsan periode 2012-2016, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat masyarakat dan Kota Yogyakarta dan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Walikota Yogyakarta terpilih, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Yogyakarta  2017-2022. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Kecamatan Mergangsan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Walikota Yogyakarta terpilih yaitu “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/review muatan Renstra ini berdasarkan peraturan atau prosedur yang berlaku.

DAFTAR ISI

 

 

HALAMAN JUDUL   

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

I-1

 

1.1. Latar Belakang            

1.2. Landasan Hukum 

1.3.  Maksud dan Tujuan 

1.4.  Sistematika Penulisan 

I-1

I-3

I-4

I-5

BAB   II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

        2.1.  Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Mergangsan .

        2.2.  Sumber Daya Kecamatan Mergangsan 

        2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mergangsan 

        2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mergangsan 

II-1

II-1

II-2

II-6

II-9

BAB III  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT  DAERAH 

III-1

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mergangsan 

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra DIY 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

 

III-1

III-3

III-6

III-10

III-21

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN

        4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mergangsan 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  SERTA  PENDANAAN  

BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP 

IV-1

IV-1

V-1

VI-1

VII-1

VIII-1

 

 

DAFTAR TABEL

 

       Hal.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan

II-6

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan 

II-7

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan

III-2

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah  Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

 

III-5

Tabel 3.3

Sasaran Kementrian Dalam Negeri Periode 2015-2019 

III-6

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tata Pemerintahan DIY 

III-9

Tabel 3.5

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah 

III-16

Tabel 3.6

Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

III-17

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

 

III-18

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan 

IV-2

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

V-2

Tabel  6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan 

 

VI-2

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

    1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah  harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik.  Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerzner menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis (Strategic Planning ) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Pendapat lain diuraikan oleh Robert N. Anthony yaitu bahwa perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan  oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan.

Rencana Strategis  adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

 

HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan  Kota Yogyakarta Tahun 2017  - 2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

 

    1. Landasan Hukum

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan didasarkan pada Landasan Hukum sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
  12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
  14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

 

    1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

  1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.
  2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mergangsan yang memuat program dan kegiatan.
    1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1

1.2

1.3

1.4

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

2.1

2.2

2.3

2.4

Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Mergangsan  

Sumber Daya Kecamatan Mergangsan  

 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mergangsan  

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mergangsan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Mergangsan 

 

3.2

Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

 

3.3

Telaah Renstra K/L dan Renstra DIY

 

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

 

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

 

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kecamatan Mergangsan 

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII

PENUTUP

 

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

 

2.1.  Tugas,  Fungsi dan Struktur Kecamatan Mergangsan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa   Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Pembentukan organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta,  Pasal 3 (tiga) , kecamatan berkedudukan :

1.  Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah

2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.  Sedangkan fungsi kecamtan tertera pada Pasal 5 (lima) sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  2. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  1. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  2. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  3. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
  4. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  5. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
  6. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
  7. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mergangsan sebagai kecamatan tipe A mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.2  Sumber Daya Kecamatan Mergangsan

2.2.1 Sumber Daya Manusia / Kepegawaian ( Data per 31 Juni  2016 )

PNS                        :           28  orang

Naban/PTT             :             3 orang

 

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

 NO

Uraian

Laki-laki

Perempuan

Gol II

Gol III

Gol IV

Jumlah

1.

Camat

-

1

-

-

1

1

2.

Sekcam

1

-

-

-

1

1

3.

Kasi Kecamatan

4

-

-

4

-

4

4.

Kasubag

1

1

-

2

-

2

5.

Jabfung umum kec.

2

3

4

1

-

5

6.

Naban Kecamatan

2

-

-

-

-

2

7.

Lurah

2

1

-

3

-

3

8.

Seklur

-

1

-

1

-

1

9.

Kasi Kelurahan

5

4

-

9

-

9

10.

Jabfung umum kel.

2

-

2

-

-

2

11.

Naban kel.

1

-

-

-

-

1

 

Jumlah

20

11

6

20

2

31

 

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural:

 

No

 

Jenis Diklat

 

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki – Laki

Perempuan

1

Diklatpim III

1

0

1

2

Diklatpim IV

5

3

2

3

ADUM

12

9

3

4

SEPADA

0

0

0

5

Struktural yang Belum diklat penjenjangan

1

0

0

 

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

 

No

 

Pendidikan

 

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki – Laki

Perempuan

1

S2

 2

2

0

2

S1

12

9

3

3

D III

7

1

6

4

SLTA

7

5

2

5

SLTP

2

2

0

6.

SD

1

1

0

 

Jumlah

31

19

11

 

Jumlah Pegawai Kecamatan Mergangsan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

 

No

 

Eselon

 

Jumlah

Jenis Kelamin

Laki – Laki

Perempuan

1

III A

1

-

1

2

III B

1

1

-

3

IV A

7

6

1

4

IV B

12

6

6

 

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mergangsan adalah sebagai berikut:

 

No

Nama Barang

Jumlah

Kondisi

1.

Gedung Kantor Kecamatan

1

Baik

2.

Pendopo Kecamatan

1

Baik

3.

Rumah Dinas Camat

1

Baik

4.

Gedung Kantor Kelurahan

3

1 baik 2 sedang

5.

Pendopo Kelurahan

1

Baik

6.

Kendaraan Dinas Roda 4

1

Baik

7.

Kendaraan Dinas Roda 3

1

1 Baik

8.

Kendaraan Dinas Roda 2

13

Baik

9.

Sound System

3

1 sedang 1 rusak

10.

Wireless / Sound System

1

1 sedang

11.

Telepon

3

Baik

12.

Telepon 3 digit

3

Baik

13.

Ipone (ruangan)

7

Baik

14.

Laptop

3

Baik

15.

Komputer

14

13 Baik 1 rusak

16.

Notebook

-

Baik

17.

Komputer Tablet

1

1 sedang

18.

PC Kiosk

1

Rusak

19.

Ruang Rapat

2

Baik

20.

AC

3

Baik

21.

Almari

29

Baik

22.

Kursi

100

75 Baik 25 sedang

23.

Meja

63

Baik

24.

Meja Komputer

11

Baik

25.

Printer

12

8 Baik 4 sedang

26.

Sepeda

9

sedang

27.

Sepeda listrik

1

sedang

28.

Kamera

4

Baik

29.

Radio

4

Baik

30.

Televisi

5

Baik

31.

Alat Pemadam Kebakaran

63

Baik

 

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mergangsan

2.3. a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mergangsan

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan   Kecamatan Mergangsan

 KotaYogyakarta

NO

Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Target

 IKK

Target Indikator lainnya

Target Renstra OPD

Realisasi Capaian

Rasio

Tahun 2012

 

Tahun 2013

 

Tahun 2014

 

Tahun 2015

 

Tahun 2016

Tahun 2012

 

Tahun 2013

 

Tahun 2014

 

Tahun 2015

 

Tahun 2016

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat

79,71

80

 

76,50

78,50

83,20

83,20

83,50

83,16

82,49

83,33

83,33

83,50

108 %

105%

100%

100%

100%

2.

Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik

10

10

 

10

10

12

12

10

10

12

12

12

12

100%

120%

100%

100%

120%

3.

Meningkatnya Swadaya Masyarakat

24%

31%

 

24%

25,53%

26,73%

27,93%

29,13%

24,.33%

28,12%

30,55%

33,66%

36,43%

101%

110%

114%

120%

125%

 

 

2.3.b. Kinerja Keuangan Kecamatan Mergangsan

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  Kecamatan Mergangsan

Uraian

Anggaran pada tahun ke

Realisasi Anggaran pada tahun ke

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke

Rata-rata pertumbuhan

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Anggaran

Realisasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 217,925,747.0

 473,447,503.0

 537,586,990.0

 495,001,756.0

 541,044,789.0

 217,925,747.0

 373,393,802.0

 477,604,576.0

 438,981,143.0

 466,890,019.7

100

 78.87

 88.84

88.68

86.29

 19.95

 16.46

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

 34,011,373.0

 228,325,350.0

 332,303,600.0

 300,831,500.0

 311,378,500.0

 34,011,373.0

 192,891,550.0

 279,526,430.0

 268,817,710.0

 283,388,167.0

100

 84.48

 84.12

89.36

91.01

 55.72

 52.81

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

 -  

 -  

 9,151,500.0

 3,793,000.0

 3,104,000.0

 -  

 -  .0

 4,365,750.0

 2,348,000.0

 1,329,500.0

 

 

 47.71

61.90

42.83

 -30.26

 -32.72

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 

 16,788,000.0

 16,304,000.0

 17,187,500.0

 31,136,900.0

 

 16,132,875.0

 14,729,625.0

 15,647,400.0

 16,423,450.0

 

 96.10

 90.34

91.04

52.75

 16.70

 0.45

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

 18,737,250.0

 258,471,675.0

 192,636,750.0

 369,416,419.0

 316,028,215.0

 18,737,250.0

 196,668,425.0

 155,799,950.0

 321,594,835.0

 283,979,182.7

100

 76.09

 80.88

87.05

89.86

 75.96

 72.23

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

 -  

 -  

 83,887,850.0

 223,908,500.0

 116,833,000.0

 -  

 -  .0

 79,295,750.0

 209,229,400.0

 107,496,500.0

 

 

 94.53

93.44

92.01

 11.67

 10.67

Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan

 -  

 -  

 57,139,900.0

 85,022,419.0

 91,538,465.0

 -  

 -  .0

 45,436,200.0

 75,358,435.0

 85,258,032.7

 

 

 79.52

88.63

93.14

 17.01

 23.34

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

 -  

 -  

 51,609,000.0

 60,485,500.0

 107,656,750.0

 -  

 -  .0

 31,068,000.0

 37,007,000.0

 91,224,650.0

 

 

 60.20

61.18

84.74

 27.77

 43.20

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

 920,000,000.0

 1,028,873,085.0

 1,190,222,175.0

 1,443,423,050.0

 1,551,190,800.0

 920,000,000.0

 918,302,500.0

 1,102,366,150.0

 1,355,594,450.0

 1,367,965,850.0

100

 

 92.62

93.92

88.19

 11.01

 8.26

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan

 -  

 545,596,250.0

 399,550,875.0

 454,606,850.0

 405,280,000.0

 -  

 446,833,750.0

 377,169,750.0

 448,486,850.0

 363,624,050.0

 

 81.90

 94.40

98.65

89.72

 -7.16

 -5.02

Pembangunan Kecamatan Mergangsan

 -  

 -  

 480,012,800.0

 448,798,800.0

 388,233,800.0

 -  

 -  .0

 471,466,000.0

 426,205,800.0

 355,611,800.0

 

 

 98.22

94.97

91.60

 -6.83

 -8.97

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman

 -  

 97,092,858.0

 91,923,000.0

 178,318,950.0

 253,029,500.0

 -  

 96,016,000.0

 65,222,000.0

 162,426,950.0

 211,860,500.0

 

 98.89

 70.95

91.09

83.73

 27.06

 21.88

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan

 -  

 189,380,000.0

 92,903,000.0

 187,799,450.0

 260,071,000.0

 -  

 187,259,750.0

 86,530,900.0

 165,316,350.0

 221,173,500.0

 

 98.88

 93.14

88.03

85.04

 8.25

 4.25

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan

 -  

 196,803,977.0

 125,832,500.0

 173,899,000.0

 244,576,500.0

 -  

 188,193,000.0

 101,977,500.0

 153,158,500.0

 215,696,000.0

 

 95.62

 81.04

88.07

88.19

 5.58

 3.47

 

2.4.    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Mergangsan

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

2.4.1. Tantangan

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:

  1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah  kepada masyarakat
  2. Era keterbukaan informasi publlik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
  3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi  harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
  4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
  5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

 

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah / birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

  1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
  2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
  3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
  4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
  5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan pengunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

 

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 

    1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mergangsan

Berdasarkan pada analisa internal terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan baik yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  khususnya Pasasl 50 ayat 1, maupun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta dapat diketahui tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya kecamatan dalam mensukseskan pencapaian Visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kinerja sebuah Perangkat Daerah selain tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku dan motor penggerak organisasi kecamatan sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab II. Pelaksanaan ketugasan sumber daya manusia juga harus didukung keberadaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kerja  yang akan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang ada.

Gambaran terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan telah diuraikan pada bab II secara kuantitatif dalam bentuk tabel yang menjelaskan data-data kinerja pelayanan dan keuangan sebagai salah satu unsur manajemen. Seluruh kinerja pelayanan dan keuangan Kecamatan Mergangsan tergambarkan dari tahun 2012 s.d. 2016.

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak hal, baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan lain sebagainya, harus dapat dimengerti oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menganalisa tantangan dan peluang untuk berkarya sesuai bidang kewenangan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah tetapi berkualitas.

Identifikasi permasalahan dari masing-masing unit di Kecamatan Mergangsan dapat dilihat sebagai berikut:

 

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan

 

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi saat ini

Standar yang digunakan

Faktor yang mempengaruhi

Internal

eksternal

Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Standar Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan

peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP

kondisi kantor kurang memadai

tuntutan masyarakat  atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi

 

Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan

peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP

Pemahaman terhadap SOP, SPP belum optimal

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik cukup tinggi

 

Media  informasi kepada masyarakat terbatas

UU keterbukaan informasi publik

Kemampuan di bidang IT terbatas

Penyajian data/informasi belum optimal

Permintaan informasi publik dari masyarakat

 

Tuntutan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan publik

peraturan ttg pelayanan publik, SOP, SPP

Masih kurangnya fasilitas yang ramah terhadap isu gender

Tuntutan terhadap fasilitas pelayanan yang ramah gender cukup tinggi

Pembinaan Sosial Budaya Kecamatan Mergangsan

Banyak kegiatan usulan masyarakat yang harus diampu, seringkali di luar kewenangan

Perwal pelimpahan kewenangan

SDM dan anggaran yang terbatas

Pemahaman masy dan OPD lain terhadap perwal pelimpahan belum memadai

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan

sarana prasarana wilayah rusak

perwal  pelimpahan kewenangan,

SDM dan anggaran yang terbatas

tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak

Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban

banyaknya pelanggaran perda perijinan,  masalah pekat kurang tenaga pengamanan wilayah dan kesadaran keamanan lingkungan

perda perijinan, perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan

Kapasitas SDM dalam penegakan Perda belum optimal

kurang sosialisasi perda

  1. Kesadaran masyarakat dalam perijinan
  2. Kebersamaan masyarakat dalam ketertiban umum

 

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

  1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
  2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
  3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan OPD lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
  4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
  5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan OPD lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
  6. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
  7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

 

    1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terleps dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”.

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi ‘‘Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Mergangsan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan  penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

  1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  2. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  3. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  4. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
  6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  7. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota; 
  8. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,  keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
  9. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi kesatu, yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

 

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap

Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.

No

Misi Walikota

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mergangsan

Faktor

Penghambat

Pendorong

1.

Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

  1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
  2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
  3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
  4. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
  5. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
  6. Belum optimalnya pemahamanan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat, sehingga masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat
  7. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat

 

Kecenderungan menambah kegiatan yang dilimpahkan

 

Tidak memiliki kewenangan pengadaan SDM

 

Adanya output kegiatan Perangkat Daerah lain yang berada di Kecamatan

 

Kualitas SDM yang ada belum optimal

Tugas pembantuan Perangkat Daerah lain pada kegitan tingkat kecamatan dan kelurahan

 

Usulan bersifat keinginan dan masih kurang berorientasi pada kebutuhan

 

Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan

 

Dukungan lembaga kemasyaraktan

 

Kebutuhan SDM sesuai analisa jabatan

 

Mendekatkan pelayanan masyarakat

 

 

Integritas SDM

 

Mendekatkan lokus kegiatan kepada masyarakat

 

Mengakomodir partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Tuntutan masyarakat dalam kualitas pelayanan

2.

Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

3.

Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

4.

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

5.

Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

6.

Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

7.

Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

 

3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra DIY

3.3.a. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

 

Renstra Kementrian yang akan di telaah adalah Sasaran dalam Renstra Kemetrian Dalam Negeri, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

 

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

2015

2019

1

2

3

4

5

1

Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

 

Jumlah peristiwa konflik sosial

≤ 83 peristiwa

≤ 83 peristiwa

2

Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

1

Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu

73,2%

77,5%

2

Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada

< 10 %

< 10 %

3

Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

1

Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

55%

80%

2

Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru

20%

70%

3

Jumlah Perda bermasalah

350 perda

50 perda

4

Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal

45%

70%

5

Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah

30%

70%

4

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

1

Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)

75%

90%

2

Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar

-

60%

3

Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima

34 provinsi

34 provinsi dan 204 kab/ kota

4

Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM

20%

60%

5

Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM

10%

50%

6

Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik

100% provinsi 5% Kab/kota

100% provinsi 30% Kab/kota

5

Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah

 

 

 

 

Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

50% berkinerja baik

70% berkinerja baik

6

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

1

Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat

15%

25%

2

Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu

30 provinsi 250 Kab/kota

30 provinsi 300 Kab/kota

3

Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu

30 provinsi 250 Kab/kota

30 provinsi 300 Kab/kota

4

Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual

30 prop. 250 Kab/kota

30 prop. 300 Kab/kota

7

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

1

Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik

5.000 desa

40.000 desa

2

Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel

5.000 desa

40.000 desa

3

Jumlah desa swasembada

2.000 desa

10.000 desa

8

Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan

1

Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat

34 provinsi 514 Kab/kota

34 provinsi 514 Kab/kota

2

Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

 

 

75%

85%

9

Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

1

Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat

21 lembaga

40 lembaga

2

Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak

269 daerah

541 daerah

10

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri

1

Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental

50%

 

85%

 

 

2

Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni

65%

85%

 

3

Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM

30%

80%

 

11

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri

1

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri

WTP

WTP

2

Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah

B (75)

B (85)

12

Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

1

Akuntabilitas kinerja Kemendagri

Lapkin A

Lapkin A

2

Indeks reformasi birokrasi Kemendagri

B

A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri  ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.  Kinerja Kecamatan Mergangsan berkaitan erat dan mendukung pencapaian sasaran 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta mendukung pada sasaran 8 (delapan) yaitu Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan

 

3.3.b. Telaahan Renstra DIY

            Telaahan renstra yang diacu oleh Kecamatan Mergangsan adalah renstra Biro Tata Pemerintahan DIY.  Kinerja Kecamatan Mergangsan memberikan dukungan pada sasaran nomor 1 (satu) Biro Tata Pemerintahan DIY. Tabel analisis permasalahan terkait dengan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

 

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mergangsan Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tata Pemerintahan DIY

Sasaran Renstra Biro Tapem DIY

Permasalahan Kecamatan Mergangsan terkait Sasaran Renstra Biro Tapem DIY

Faktor

Pendukung

Penghambat

Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil

Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi

Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil

Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait

  • Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah
  • Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD

Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya

Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor

Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

 

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dukungan kinerja kecamatan Mergangsan terhadap pencapaian sasaran strategis dari Biro Tata Pemerintahan DIY adalah melaksanakan pelimpahan kewenangan di bidang pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta.  Sarana dan prasarana pendukung terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sudah disiapkan dengan baik dengan tetap melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

      1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

  1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
  2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
  3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
  4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
  6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
  7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan  lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Yogyakarta. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Mergangsan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Walaupun Kecamatan Mergangsan merupakan penyangga kawasan pusat bisnis di Malioboro dan Pasar Bringharjo, namun juga memiliki kawasan pusat bisnis sendiri yang mungkin juga bisa dihubungkan dengan kawasan pusat kota (Malioboro). Kawasan pusat bisnis di wilayah Kecamatan Mergangsan antara lain Pasar Prawirotaman sebagai pusat perniagaan dan juga sebagai kampung “tourist”  oleh karena setiap hari di kawasan ini banyak wisman. Kawasan ini memang dilengkapi dengan hotel, penginapan dan sarana prasarana  penunjang yang menarik para wisman untuk tinggal di sini.

Kawasan pusat bisnis lainnya adalah kawasan pasar telo Karangkajen, adalah satu-satunya pasar telo di Yogyakarta yang masih eksis sampai saat ini. Kawasan ini juga diikuti dengan kawasan sekitar terutama di pinggir-pinggir jalan menjadi kawasan bisnis dan pendidikan disamping kawasan religi di dalam kampung Karangkajen.

Kawasan pengembangan bisnis lainnya di bidang kuliner dan pendidikan adalah kawasan Jalan Tamansiswa dimana di sepanjang jalan ini menjadi pusat bisnis kuliner dan pendidikan. Kawasan ini menjadi daya tarik lainnya dari kawasan di Kecamatan Mergangsan terutama bagi penggemar kuliner. Maka tidak heran jika kawasan sepanjang jalan Tamansiswa sering kali terjadi kemacetan lalu lintas atau kesemrawutan lalu lintas oleh karena kesibukan aktivitas di kawasan ini.

Kawasan bisnis lainnya adalah di jalan Brigjen Katamso yang secara eksisting kawasan ini di sepanjang jalan banyak Bank dan  pertokoan serta perkantoran. Di sebelah utara kawasan ini juga ada hotel dan kawasan wisata yaitu Purawisata yang menyajikan wisata permainan dan wisata seni budaya. Di sisi dalam dari Kawasan ini juga ada kampung wisata Dipownatan yang di kelola oleh warga masyarakat setempat.

Selain itu juga terdapat Kampung Kerajinan di mana mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai pegrajin utamanya adalah pengrajin kulit untuk bahan sepatu, sandal, tas dan lainnya. Kawasan ini merupakan kawasan produsen barang kerajinan sesuai dengan spesifikasinya. Namun sebenarnya kawasan ini ini juga berpotensi menjadi kawasan wisata khusus bagi peminat kampung kerajinan atau bagaimana mengelola kampung kerajinan berbasis masyarakat.

Selanjutnya kawasan lain yang juga menarik adalah kawasan Bintaran dimana merupakan kawasan wisata budaya karena di kawasan ini banyak bangunan lama peninggalan Belanda dan Kraton Yogyakarta. Bangunan-bangunan  tersebut juga menjadi bangunan Cagar Budaya yang memiliki makna dan nilai sejarah yang mengagumkan bagi perkembangan sosial budaya masyarakat pada jaman dahulu hingga sekarang. Kawasan ini juga berkembang menjadi kawasan bisnis dimana banyak kuliner yang ditawarkan di kawasan ini sekaligus menjadi pelengkap kawasan bintaran disamping memiliki nilai sebagai kawasan wisata budaya juga menjadi kawasan kuliner sebagai penguatnya.

Kawasan lainnya di wilayah Kecamatan Mergangsan  adalah kawasan peukiman dimana sebagian penduduk di dalamnya juga melakukan aktivitas bisnis sebagai penopang kawasan lainnya. Sebagian besar kawasan pemukiman juga merupakan hunian bagi penduduk baik penduduk asli maupun pendatang yang menetap di kawasan ini. Kawasan pemukiman merupakan kawasan terbesar yang ada di wilayah Kecamatan Mergangsan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta khususnya rencana fungsi pusat Kota Yogyakarta ada di 14 kecamatan dengan skala pelayanan fungsi sub pusat kota dengan kewenangan yang berbeda. Untuk Kecamatan Mergangsan kewenangan berada di Kecamatan, yaitu pusat administrasi kota/kecamatan dan Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran.

Pada Indikasi Program Utama Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta 2010-2029, perwujudn struktur ruang Kota Yogyakarta khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Mergangsan termasuk pada jaringan jalan arteri sekunder, maka dalam tata ruang wilayah akan dilakukan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota yaitu jaringan lintas selatan antara lain Jalan Kolonel Sugiono dan jalan lain ke arah barat maupun ke arah timur yang bukan derada di wilayah Kecamatan Mergangsan.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah  yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Mergangsan adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai Code yang pemafaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai / kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat  kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan / kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan  Kota Yogyakarta tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Mergangsan adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Mergangsan memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta umunya dan Kecamatan Mergangsan pada umumnya. Dalam arahan peraturan zonasi Kota Yogyakarta tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan  pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Mergangsan dapat dilihat pada tabel berikut:

 

Tabel 3.5

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pendukung kawasan wisata budaya

Kawasan wisata budaya di ndalem pujokusuman

Meneguhkan sebagai kawasan budaya

SDM yang memahami pengembangan wisata budaya

Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada

Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman

Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan

Penataan lingkungan pemukiman

Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat

Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun

Ada ruang potensi bencana di bantaran Sungai Code

Kawasan hunian bantaran Sungai Code

Penataan kawasan bantaran Sungai Code

Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Pusat Bisnis dan perniagaan

Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan

Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan

Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang

Kajian dari OPD yang berwenang terkait dengan struktur tata rang dan pola ruang di wilayah.

 

 

 

 

 

 

 

Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Mergangsan dalam struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota, diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel.

Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter lingkungan. Kecamatan ini dilewati oleh Sungai Code sehingga memiliki potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

Peran Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki adalah pengendalian perijinan bangunan yang harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang. Sedangkan untuk kawasan yang memiliki kerawnan bencana tugas dan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang

Pola Ruang Saat ini

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan

Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kawasan pelestarian cagar budaya

Kawasan pelestarian cagar budaya

Meneguhkan sebagai kawasan budaya

SDM yang memahami pengembangan wisata budaya

Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada

Ruang terbuka hijau dalam kampung

Ruang terbuka hijau dalam kampung

Penataan lingkungan pemukiman

Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat

Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun

Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Code

Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Code

Penataan kawasan bantaran Sungai Code

Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

 

Pola ruang yang ada di wilayah Kecamatan Mergangsan cukup fleksibel terhadap perubahan, namun perubahan tersebut bukan ke arah perubahan pola akan tetapi perubahan struktur ruang. Oleh karena itu perlu pencermatan terhadap perkembangan wilayah terbangun di wilayah Kecamatan Mergangsan agar pola ruang yang ada tetap terjaga dengan baik.

 

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana

Tata Ruang Wilayah

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota

Faktor

Penghambat

Pendorong

Kawasan pemukiman

Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan

Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah

Peraturan terkait tata ruang

Kawasan bisnis

Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis

Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan

Peraturan tentang kebersihan lingkkungan

Kawasan wisata budaya

Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya

Masih rendahnya kehendak untuk melestarikan kawasan cagar budaya

Pemerhati dan aturan terkait kawasan / bangunan cagar budaya

Kawasan pemukiman bantaran

Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemelihraan dan penataan kawasan Bantaran Sungai Code

Banyaknya warga masyarakat di kawasan bantaran  yang belum memiliki hunian yang layak

Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhadi sungai

 

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidfup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partispasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebh diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan akan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung  lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko  lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta.  Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merukapan  analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Program-program prioritas dari hasil KLHS-RPJMD harus menjadi perhatian dan program utama agar kepastian prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Kawasan Kecamatan Mergangsan memiliki wilayah yang menjadi tujuan pariwisata dari Macanegara yaitu kawasan Prawirotaman. Kawasan yang memiliki potensi lainnya terkait dengan pariwisata adalah kawasan Bintaran dengan berbagai peninggalan bangunan cagar budaya. Kawasan lain di Kecamatan Mergangsan juga memiliki bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dan berperan serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka pembangunan di wilayah Kecamatan Mergangsan harus mendukung potensi kawasan wisata dan juga kawasan bangunan cagar budaya yang ada.

Dukungan terhadap kawasan wisata erat sekali dengan penciptaan kebersihan dan ketertiban lingkungan. Kebersihan dan ketertiban lingkungan menjadi citra Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Karena itu harus ada upaya untuk mewujudkan kebersihan dan ketertiban lingkungan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Dalam hal ini kebersihan dan ketertiban lingkungan dalam penggunaan trotoar. Fungsi utama trotoar adalah memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Oleh karena itu segala aktivitas yang menggunakan trotoar tidak boleh menghilangkan fungsi utama. Penataan PKL dan pembuangan sampah menjadi perhatian dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan lingkungan bersih dan sehat untuk mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata.

3.5.   Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

  1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah  dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP)  di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Mergangsan pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Brontokusuman dan dan Kelurahan Wirogunan. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari  tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam  Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2014  di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2015 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Brontokusuman dan Kantor  Lurah Wirogunan.  Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan maasuk dimana menjadi ramah lansia dan difable di Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Wirogunan. Selain itu juga perbaikan tempat parkir bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kelurahan Wirogunan. Perbaikan ruang pertemuan di Kantor Lurah Brontokusuman agar pertemuan warga masyarakat menjadi nyaman serta perbaikan kanopi untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Keparakan sampai tahun 2017 ini belum terwujud padahal sudah memiliki lokasi atau tanah hasil pengadaan tahun 2014. Demikian juga untuk Kelurahan Brontokusuman penyediaan lahan untuk pembangunan gedung kantor tahun 2017 sampai pada selesainya proses pengadaan sehingga   menunggu kebijakan pembangunan gedungnya.

  1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan  partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah  kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Brontokusuman, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wirogunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keparakan bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Mergangsan yang terdiri dari tiga kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat  dan lain sebagainya.  Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya   pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

 

 

 

  1. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

  1. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender   mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi   kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Mergangsan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta  kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik  harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

 

 

BAB IV

TUJUAN DAN  SASARAN

 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Mergangsan akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Mergangsan

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Mergangsan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan  Kecamatan Mergangsan”

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

 

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek ( tahunan, semesteran, bulanan ).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam  Renstra Instansi Kecamatan Mergangsan menetapkan sasaran sebagai berikut: “Tingkat  perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat”. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indfikator tujuan adalah 340, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 365.

                                                                                  

.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan

 

No.

Tujuan

Sasaran

Indokator Tujuan / Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan  

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

 

340

 

345

 

350

 

355

 

360

 

365

 

 

BAB  V

STRATEGI  DAN ARAH KEBIJAKAN

 

 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah  untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah  yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah  Kecamatan Mergangsan menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah  Kecamatan Mergangsan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Mergangsan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah  Kecamatan Mergangsan  mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingup Perangkat Daerah . Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran  perencanaan strategisnya.

 

 

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi

: Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan

  masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan

 

Misi 1

: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat

Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat  berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan

    1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
    2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
    3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
    4. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
         

 

 

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

 

Program / Kegiatan  yang ditetapkan dalam rencana stratejik  Kecamatan  Mergangsan  Kota Yogyakarta meliputi.

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
      1. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
      2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  1.  Pemeliharaan rutin / berkala Gedung / Bangunan Kantor
      1.  Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional
    1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD

    1. Program Peningkatan Pelayanan  dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan
      1. Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mergangsan
      2. Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan
      3. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman
      4. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan
      5. Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan
      6. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan
      7. Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Mergangsan

 

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel  6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

 

Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Mergangsan

 

 

 

                                           

 

Tujuan

Sasaran

Kode

 Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)

Data capaian pada tahun awal perencanaan

Target Kinerja dan kerangka pendanaan

Unit Kerja Perangkat Daerah  Penanggungjawab

Lokasi

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah

 

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

URUSAN WAJIB

                                 

 

 

 

 

 

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

   

           855,106,062

 

          767,500,759

 

           790,525,782

 

          814,241,555

 

           838,668,802

 

           863,828,866

   

 

 

Meningkatkan Perkembangan Pembangunan  Kecamatan Mergangsan”

 

 

 

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

340

340

 

345

 

350

 

355

 

360

 

                365

 

365

 

Kec. MG

Kec. MG

   

 

Tingkat  perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan Meningkat

 

 

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan

340

340

 

345

 

350

 

355

 

360

 

                365

 

365

 

 

 

   

 

 

02.07.12.001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100%

100%

      517,455,612

100%

      465,517,849

100%

      479,483,385

100%

      493,867,886

100%

      508,683,923

100%

           523,944,440

100%

        2,988,953,093

 

 

   

 

 

02.07.12.001.018

Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Makan dan minum yang tersedia untuk:

 

 

 

 

 

 

                                     -  

 

                                     -  

 

                                     -  

 

                                      -  

 

                                       -  

 

 

   

 

 

 

a. Koordinasi

70 kali

69 kali

 

70 kali

 

70 kali

 

70 kali

 

70 kali

 

70 kali

 

420 kali

 

 

 

   

 

 

 

b. Pegawai

52 orang

52 orang

 

36 orang

 

52 orang

 

52 orang

 

52 orang

 

52 orang

 

52 orang

 

 

 

   

 

 

 

 

c. Tamu

440 org

200 org

 

440 org

 

440 org

 

440 org

 

440 org

 

440 org

 

440 org

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

02.07.12.001.019

Penyediaan jasa  peralatan, dan perlengkapan kantor

Meterai 6000 yang tersedia

120 buah

152 buah

 

120 buah

 

120 buah

                                     -  

120 buah

                                     -  

120 buah

                                     -  

120 buah

                                      -  

720 buah

                                       -  

 

 

   

 

 

 

Meterai 3000 yang tersedia

370 buah

435 buah

 

370 buah

 

370 buah

 

370 buah

 

370 buah

 

370 buah

 

2220 buah

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa pembayaran rekening listrik

12 bulan

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

 

 

   

 

 

 

Jasa pembayaran rekening air

12 bulan

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa pembayaran rekening telpon

12 bulan

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

 

 

   

 

 

 

 

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

5 jenis

5 jenis

 

5 jenis

 

5 jenis

 

5 jenis

 

5 jenis

 

5 jenis

 

5 jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

1 kali

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

STNK  roda 4 yang terbayar

1 unit

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

 

 

   

 

 

 

 

STNK  roda 3 yang terbayar

2 unit

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

 

 

   

 

 

 

 

STNK  roda 2 yang terbayar

13 unit

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

 

 

   

 

 

 

 

Bahan dan Alat kebersihan tersedia

  3  jenis

  3  jenis

 

  3  jenis

 

  3  jenis

 

  3  jenis

 

  3  jenis

 

  3  jenis

 

  3  jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

12 bulan

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa perbaikan peralatan kerja

11 jenis

11 jenis

 

11 jenis

 

11 jenis

 

11 jenis

 

11 jenis

 

11 jenis

 

11 jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer

3 jenis

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

Alat tulis kantor yang tersedia

47 jenis

47 jenis

 

46 jenis

 

47 jenis

 

47 jenis

 

47 jenis

 

47 jenis

 

47 jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa pencetakan

1 jenis

1 jenis

 

1 jenis

 

1 jenis

 

1 jenis

 

1 jenis

 

1 jenis

 

1 jenis

 

 

 

   

 

 

 

Jasa penggandaan

66.388 lbr

66.388 lbr

 

72.000 lbr

 

66.388 lbr

 

66.388 lbr

 

66.388 lbr

 

66.388 lbr

 

398.328 lbr

 

 

 

   

 

 

 

 

Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

19 jenis

19 jenis

 

19 jenis

 

19 jenis

 

19 jenis

 

19 jenis

 

19 jenis

 

19 jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

Peralatan rumah tangga yang tersedia

17 jenis

23 jenis

 

17 jenis

 

17 jenis

 

17 jenis

 

17 jenis

 

17 jenis

 

17 jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia

2 jenis

2 jenis

 

2 jenis

 

2 jenis

 

2 jenis

 

2 jenis

 

2 jenis

 

2 jenis

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari)

4 kali

4 kali

 

4 kali

 

4 kali

 

4 kali

 

4 kali

 

4 kali

 

16 kali

 

 

 

   

 

 

02.07.12.001.020

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun

4 jenis

4 jenis

 

4 jenis

 

4 jenis

                                     -  

4 jenis

                                     -  

4 jenis

                                     -  

4 jenis

                                      -  

4 jenis

                                       -  

 

 

   

 

 

 

 

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola

28 ASN

27 ASN

 

28 ASN

 

28 ASN

 

28 ASN

 

28 ASN

 

28 ASN

 

28 ASN

 

 

 

   

 

 

 

 

Jasa tenaga bantuan

3 orang

3 orang

 

3 orang

 

3 orang

 

3 orang

 

3 orang

 

3 orang

 

3 orang

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

02.07.12.002

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai

100%

100%

           300,288,500

100%

      284,495,810

100%

      293,030,684

100%

          301,821,605

100%

      310,876,253

100%

           320,202,541

100%

        1,810,715,393

 

 

   

 

 

02.07.12.002.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor

Jasa pemeliharaan Rumah Dinas

1 jenis

1 jenis

 

1 jenis

 

1 jenis

                                     -  

1 jenis

                                     -  

1 jenis

                                     -  

1 jenis

                                      -  

1 jenis

                                       -  

 

 

   

 

 

 

Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor

3 jenis

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

3 jenis

 

 

 

   

 

 

02.07.12.002.024

Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

 

 

 

 

 

 

                                     -  

 

                                     -  

 

                                     -  

 

                                      -  

 

                                       -  

 

 

   

 

 

 

 

a. Roda 4

1 unit

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

1 unit

 

 

 

   

 

 

 

 

b. Roda 3

2 unit

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

2 unit

 

 

 

   

 

 

 

 

c. Roda 2

13 unit

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

13 unit

 

 

 

   

 

 

02.07.12.006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase peningkatan laporan capain kinerja dan keuangan

100%

100%

              37,361,950

100%

         17,487,100

100%

         18,011,713

100%

         18,552,064

100%

         19,108,626

100%

              19,681,885

100%

            130,203,339

 

 

   

 

 

02.07.12.006.005

Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun

6 jenis laporan

6 dok

 

6 dok.

 

6 dok.

                                     -  

6 dok.

                                     -  

6 dok.

                                     -  

6 dok.

                                      -  

6 dok.

                                       -  

 

 

   

 

 

 

2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun

6 laporan

6 laporan

 

6   laporan

 

6   laporan

 

6   laporan

 

6   laporan

 

6  laporan

 

6   laporan

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

02.07.12.061

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

70

70

      2,194,360,664

71

      2,375,739,598

71

      2,447,011,786

73

      2,520,422,140

74

      2,596,034,804

                   75

       2,673,915,848

75

     13,199,246,001

 

 

   

 

 

 

Tingkat Swadaya Masyarakat

20%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

25%

 

 

   

 

 

02.07.12.061.001

Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman  dan ketertiban masyarakat Kecamatan Mergangsan

1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan

 

8 buku

 

8 buku

 

8 buku

                                     -  

8 buku

                                     -  

8 buku

                                     -  

 8 buku

                                      -  

48 buku

                                       -  

 

 

   

 

 

 

2. Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm  RT RW

 

204 org

 

278 org

 

278 org

 

278 org

 

278 org

 

278 org

 

278 org

 

 

 

   

 

 

 

 

3. Evaluasi Pembangunan Kelurahan

 

3 kel

 

3 kel

 

3 kel

 

3 kel

 

3 kel

 

3 kel

 

3 kel

 

 

 

   

 

 

 

 

4. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

 

12 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

72 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

5. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar

 

14 hari

 

14 hari

 

14 hari

 

10 hari

 

10 hari

 

10 hari

 

72 hari

 

 

 

   

 

 

 

 

6. Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kampung

 

48 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

12 kali

 

72 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

7. Pembinaan Linmas

 

3 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

8 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

8. Pembinaan PKL

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

9. Pembinaan/Pemilihan RT RW dan LPMK

 

1 kali

 

278 RT RW 3 LPMK

 

278 RT RW 3 LPMK

 

278 RT RW 3 LPMK

 

278 RT RW 3 LPMK

 

278 RT RW 3 LPMK

 

278 RT RW 3 LPMK

 

 

 

   

 

 

 

 

10. Pembinaan dan Pelatihan pengurangan risiko bencana

 

1 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

13 kali

 

 

 

   

 

 

02.07.12.061.002

Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Mergangsan

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

 

5 jenis

 

5 jenis

 

5 jenis

                                     -  

5 jenis

                                     -  

5 jenis

                                     -  

5 jenis

                                      -  

5 jenis

                                       -  

 

 

   

 

 

 

2. Pengelolaan Retribusi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

a. TPU Sasanalaya

 

      26,000,000

 

         26,000,000

 

         26,000,000

 

        26,000,000

 

          26,000,000

 

        26,000,000

 

      156,000,000

 

 

 

   

 

 

 

b. Retribusi IMB = 3 ijin

 

        2,000,000

 

           1,206,000

 

           1,206,000

 

          1,206,000

 

            1,206,000

 

          1,206,000

 

          7,236,000

 

 

 

   

 

 

 

c. Retribusi HO

 

        5,681,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        10,152,000

 

 

 

   

 

 

 

3. Survey Kepuasan Masyarakat

 

 

 

1 kec. 3 kel

 

1 kec. 3 kel

 

1 kec. 3 kel

 

1 kec. 3 kel

 

1 kec. 3 kel

 

1 kec. 3 kel

 

 

 

   

 

 

02.07.12.061.004

Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan

Pembinaan dan pengarahan ketugasan TKPK

 

3 TKPK

 

3 TKPK

 

3 TKPK

                                     -  

3 TKPK

                                     -  

3 TKPK

                                     -  

3 TKPK

                                      -  

3 TKPK

                                       -  

 

 

   

 

 

 

Monitoring Keluarga Miskin

 

 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pelatihan / pengembangan pendidik PAUD

 

1 kali

 

4 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

11 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan

 

1 kelurahan

 

1 kelurahan

 

1 kelurahan

 

1 kelurahan

 

1 kelurahan

 

1 kelurahan

 

1 kelurahan

 

 

 

   

 

 

 

Pemberdayaan dan pembinaan TP PKK

 

2 kali

 

9 kali

 

5 kali

 

5 kali

 

5 kali

 

5 kali

 

27 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)

 

 

 

3 kelurahan

 

3 kelurahan

 

3 kelurahan

 

3 kelurahan

 

3 kelurahan

 

3 kelurahan

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan Olah Raga

 

1 kali

 

3 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

13 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pemberdayaan organisasi kemasy tingkat kecamatan

 

5 kali

 

6 kali

 

5 kali

 

5 kali

 

5 kali

 

5 kali

 

30 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan / pelatihan kesenian

 

-

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

5 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

Pentas Seni Kecamatan Mergangsan

 

 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

5 kali

 

 

 

   

 

 

02.07.12.061.005

Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman

Pelatihan kelompok masyarakat

 

13 kali

 

13 kali

 

8 kali

                                     -  

8 kali

                                     -  

8 kali

                                     -  

8 kali

                                      -  

55 kali

                                       -  

 

 

   

 

 

 

Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat

 

9 kali

 

7 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

49 kali

 

 

 

   

 

 

 

Gebyar Lansia

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

Gebyar PAUD dan  pendidik PAUD

 

2 kali

 

2 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

7 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pentas seni Kelurahan

 

2 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)

 

 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

 

7 orgn kemasy

 

7 organisasi kemasy  kel

 

7 organisasi kemasy  kel

 

7 organisasi kemasy  kel

 

7 organisasi kemasy  kel

 

7 organisasi kemasy  kel

 

7 organisasi kemasy  kel

 

 

 

   

 

 

02.07.12.061.006

Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan

Pelatihan kelompok masyarakat

 

12 kali

 

8 kali

 

8 kali

                                     -  

8 kali

                                     -  

8 kali

                                     -  

8 kali

                                      -  

52 kali

                                       -  

 

 

   

 

 

 

sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat.

 

17 kali

 

18 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

60 kali

 

 

 

   

 

 

 

Gebyar Lansia

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

Gebyar PAUD

 

2 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

7 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pentas seni Kelurahan

 

2 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)

 

 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

5 kali

 

 

 

   

 

 

 

Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

 

 

   

 

 

02.07.12.061.007

Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan

Pelatihan kelompok masyarakat

 

14 kali

 

10 kali

 

8 kali

                                     -  

8 kali

                                     -  

8 kali

                                     -  

8 kali

                                      -  

56 kali

                                       -  

 

 

   

 

 

 

Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan  dan pembinaan masyarakat

 

9 kali

 

9 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

8 kali

 

51 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

Gebyar Lansia

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

Gebyar PAUD 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

Pentas seni Kelurahan

 

1 kali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI)

 

 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

5 kali

 

 

 

   

 

 

 

 

Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

7 org kemasy kel

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

02.07.12.061.008

Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan

1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan

 

8 dok

 

8 dok

 

8 dok

           113,292,985

8 dok

          116,691,775

8 dok

           120,192,528

8 dok

           123,798,304

48 dok

            123,798,304

 

 

   

 

 

 

 

2. Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan

 

10 buku

 

10 buku

 

10 buku

 

10 buku

 

10 buku

 

10 buku

 

60 buku

 

 

 

   

 

 

 

 

3. Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan

 

6 buku

 

6 buku

 

6 buku

 

6 buku

 

6 buku

 

6 buku

 

36 buku

 

 

 

   

 

 

 

 

4. Pemeliharaan Jalan

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

6 paket

 

 

 

   

 

 

 

 

5. Pemeliharaan PJU

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

1 paket

 

6 paket

 

 

 

   

 

 

 

 

7. Pemeliharaan Makam

 

1 makam

 

1 makam

 

1 makam

 

1 makam

 

1 makam

 

1 makam

 

1 makam

 

 

 

   

 

 

 

 

8. Jasa Konsultansi perencanaan

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

6 dok

 

 

 

   

 

 

 

 

9. Jasa konsultan pengawas

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

1 dok

 

6 dok

 

 

 

   

 

 

 

 

10.Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

6 kali

 

 

 

   

 

 

 

11.Pelatihan UMK

 

3 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

2 kali

 

13 kali

 

 

 

   

 

 

 

12.Pelatihan Karang Taruna / generasi muda

 

 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

5 kali

 

 

 

   

 

 

 

13.Pelatihan ketrampilan PKH / keluarga miskin

 

 

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

1 kali

 

5 kali